Media massa pun tak henti-henti melaporkan perkembangan UN. Mulai dari keterlambatan, kualitas lembar jawaban yang buruk, sampai pada praktik menyontek yang dilakukan secara terbuka oleh peserta ujian dikarenakan pengawas yang sedang "konsentrasi" membaca koran.
UN lebih menjadi hantu pendidikan ketimbang malaikat pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari sikap para siswa yang nampak sangat ketakutan ketika menghadapi UN. Berbagai macam ritual pun dilakukan untuk bisa melawan UN. Mulai dari berdoa bersama hingga mendatangi makam-makam keramat yang dianggapnya bisa membantu dalam menghadapi UN.
Di samping itu, ketika kita perhatikan lebih lanjut, ternyata tidak saja murid-murid yang ketakutan menghadapi UN. Para guru dan kepala sekolah pun lebih ‘ketakutan’ lagi.
Sebab, bagi guru dan kepala sekolah, kelulusan siswanya adalah reputasi dan gengsi sekolah, sehingga mau tidak mau semua murid harus lulus 100%. Jika tidak ingin ditinggal oleh masyarakat.
Padahal pemerintah melalui UN hanya ingin mengetahui kualitas pendidikan secara nasional yang diperoleh melalui data yang akurat. UN inilah yang diyakini dapat memberikan informasi akurat mengenai keinginan pemerintah tersebut.
Salah Kaprah UN
Di sini pemerintah telah terjerembab pada cara berpikir statistik dan kognitif semata, tanpa memperhatikan aspek proses yang terjadi di lapangan. Termasuk mengabaikan aspek mental-spiritual peserta UN.
Artinya, data yang akan diterima Kemendikbud melalui angka-angka hasil UN di seluruh tanah air, secara proses tidak benar-benar mewakili angka itu sendiri. Jadi, data itu berpotensi tidak mewakili kondisi asli pendidikan di tanah air.
Jika sekedar ingin mengetahui kualitas pendidikan tanah air, sebenarnya secara kasat mata sudah dapat dilihat, bagaimana kondisi sekolah, kualitas guru, dan terjaminnya kelengkapan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Termasuk akses penduduk untuk bisa sampai di sekolah. Jangan dikira, sampai detik ini, masih ada siswa sekolah yang harus menempuh jarak cukup jauh dengan kondisi jalan yang tidak mendukung, terutama di daerah-daerah terpencil yang pada akhir masa sekolah, murid-muridnya juga harus mengikuti UN.
Logikanya sederhana saja, kalau hanya ingin memetakan kualitas pendidikan Indonesia. Tentu saja tidak sama, mulai dari kualitas guru, kelengkapan fasilitas sekolah sampai pada kemudahan akses menuju sekolah bagi murid-murid antara pelajar di Jakarta dengan Papua, Ambon, Kupang, dan pulau-pulau terpencil lainnya.
Tak usah berbicara kelengkapan fasilitas sekolah, akses internet antara Jakarta dengan pedalaman di Sangkulirang atau di Hulu Mahakam saja sudah sangat jauh berbeda. Artinya, pemberlakuan UN dengan alasan untuk memetakan pendidikan tanah air adalah alasan yang terlalu dibuat-buat. Karena pada kenyataannya, mata telanjang pun bisa membedakan dengan akurat, mana sekolah bagus dan mana yang tidak.
Hal ini berarti menunjukkan bahwa, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud harus mencari terobosan baru bagaimana cara yang efektif untuk memberlakukan UN yang lebih realistis, memudahkan dan lebih mendorong para pelajar untuk lebih giat belajar dan menggapai mimpinya. Bukan malah ketakutan, panas dingin, putus asa, frustasi dan akhirnya ada yang bunuh diri.
Bukan Angka, Negara Butuh Akhlak
Entah apa yang menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Masalah generasi muda yang begitu kompleks masih dihadapi dengan kebijakan UN yang berorientasi kognisi dan angka belaka. Aspek akhlak, moral dan karakter sama sekali tidak diperhatikan secara utuh.
Mengutip pepatah lama, Thomas Lickona dalam bukunya, Character Matters, menulis, “Moral merupakan landasan yang di atasnya suatu negara bisa beranjak lebih tinggi. Singkirkan moral, serta individu, pemimpin, dan negara akan jatuh”.
Berarti, secara hakiki, negara ini lebih membutuhkan akhlak generasi mudanya ketimbang kualitas kognisinya semata. Sebab orang cerdas yang tidak berakhlak dia akan menjadi koruptor. Dan, orang berpendidikan tinggi yang tidak berakhlak ia akan menjadi hipokrit dan umumnya akan menjadi budak kejahatan.
Theodore Roosevelt dalam karya Thomas Lickona yang lebih populer, Educating for Character, mengatakan, “Pendidikan yang hanya mengutamakan akal dan mengabaikan moral sama saja dengan berinvestasi keburukan sosial yang luar biasa dalam kehidupan”.
Seperti kita ketahui bersama, tingkat kejahatan di kalangan remaja dan pelajar saat ini terus mengalami peningkatan. Bayangkan anak sekolah setingkat SMP saja sudah terpikir dan telah melakukan tindak pemerkosaan.
Belum lagi kehebohan yang baru-baru terjadi, dimana lima orang siswi SMA 2 Tolitoli tanpa rasa bersalah mempermainkan gerakan sholat.
Kita patut merenung sejenak, apa sebenarnya yang dibutuhkan negara ke depan. Orang pintar kah, orang cerdas kah, atau orang yang berakhlak?
Sudah saatnya kita berpikir jujur, bahwa negeri ini tidak kekurangan orang pintar, lulusan dalam dan luar negeri telah tersedia, tetapi kemiskinan masih dimana-mana, korupsi tak bisa diatasi, dan kejahatan moral terus menggila. Sementara itu, berbagai macam kegiatan kontraproduktif datang bertubi-tubi, seperti Miss World.
Nampaknya kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. “Seorang anak akan melakukan apa yang Anda lakukan. Dia akan duduk di mana Anda duduk, dan ketika Anda tidak ada, memperhatikan hal-hal yang menurut Anda penting.
Anda mungkin mengadopsi semua kebijakan yang Anda inginkan, tapi bagaimana kebijakan ini dilaksanakan tergantung pada diri anak Anda. Anak Anda akan mengasumsikan kendali atas kota, negara, dan bangsa Anda. Mereka akan bergerak masuk dan mengambil alih gereja, sekolah, universitas, perusahaan-perusahaan Anda. Nasib manusia ada di tangan manusia itu sendiri”.
Alhasil, selama pemerintah tidak benar-benar fokus dalam melahirkan generasi bangsa yang bermoral, maka cara apapun sebenarnya kita sedang mengarah pada lubang kebinasaan.
Tidakkah kita perhatikan ucapan Nabi Muhammad yang paling populer, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.*
________
*) IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis. Ikuti juga cuitan-cuitannya di @abuilmia
