80 Persen Kawasan Hutan Lindung Bontang Rusak

KALTIM TODAY -- Forum Silaturahmi Pribumi Borneo (FSPB) Kota Bontang, Kalimantan Timur mengungkapkan kerusakan Hutan Lindung Bontang sudah sangat kritis.

FSPB memperkirakan sekitar 80 persen dari total 5800 hektar, Bontang sudah mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Perkiraan kami kerusakan HL Bontang sudah mencapai 80 persen, bahkan mungkin lebih. Anda lihat sendiri sepanjang kiri kanan jalan hutan itu sudah digundul," ujar Koordinato FSPB Bontang, Nur Effendi, belum lama ini.

Menurut Nur Effendi, kerusakan HL Bontang berlangsung secara sistematis dan terencana karena kawasan HL tak hanya dirambah tapi juga telah di-kaveling sehingga proses sangat sulit dilakukan.

Untuk itu dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari semua pihak untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air. "Makanya kami sebagai warga pribumi tergerak untuk mendukung program pemerintah menghijaukan hutan yang sudah gundul," ungkapnya.

Ia berharap peringatan hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni, menjadi momentum bagi semua pihak untuk memulai program penghijauan kembali HL Bontang.

Ketua Gerakan Pemuda Dayak Bontang, Surya Haerudin, berharap peringatan hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni, menjadi momentum bagi semua pihak untuk memulai program penghijauan kembali HL Bontang.

Pasalnya, sekitar tahun 2003, pemerintah pernah melakukan program penghijuan di HL Bontang. Namun program itu sama sekali tidak berbekas disebabkan massifnya perambahan lahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir dalam kawasan HL Bontang. Imbasnya, banjir yang terjadi setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan debit air.

"Kalau dibiarkan terus bisa-bisa Bontang ini tenggelam. Belum lagi sumber air baku dalam tanah akan habis," ungkapnya.

Sementara, Walikota Bontang Adi Darma yang turut menghadiri acara jalan santai FSPB, menyambut baik program penghijauan yang digagas FSPB. Menurutnya agenda pelestarian lingkungan merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang patut mendapat dukungan dari semua pihak.

"Urusan pelestarian lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya milik warga pribumi," katanya. (Tribun)